Kemenangan PKP di Turki

Rasanya, kita sudah terlalu sering mengkaji banyak soal dari Timur Tengah, terutama dari negara-negara Arab. Aspek pemikiran sosial-politik-keagaman di sana, sampai soal pergerakannya, hampir khatam kita kaji.

Sebaliknya, Turki hampir tak terpikir dalam benak kita. Baru soal jilbab dan kebab, Turki dikenal di negeri ini. Untuk perkara jilbab, Turki dikecam. Untuk urusan kebab, Turki diidam.

Kini, bukan hanya soal jilbab dan kebab Turki yang perlu dikaji. Dinamika sosial-politik Turki belakangan ini sungguh menarik. Dalam lima tahun terakhir (2002-2007), sebuah partai Islam bernama Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP) dianggap sukses memimpin Turki.

Karena itu, dalam pemilu legislatif pekan lalu, PKP kembali dipercaya mengisi mayoritas kursi di parlemen Turki (47 persen atau 341 di antara 550 anggota perlemen).

Sukses PKP boleh jadi membesarkan hati partai-partai yang punya spirit agama Islam di tempat lain. Tapi, tak gampang menjadi partai Islam mirip PKP. Sejarah politik Turki mungkin telah membuat mereka matang untuk tidak lagi terjebak dalam kubangan sloganisme sebuah partai agama. Karena itu, setidaknya selama lima tahun terakhir, mereka tidak gegabah menyuguhkan agenda-agenda Islamisme kepada rakyat Turki.

PKP konsisten berada dalam bingkai sekularisme. Bahkan, para petingginya, seperti Recep Erdogan, seakan hendak menunjukkan bahwa ajaran Islam selaras dengan praktik sekularisme politik.

Beberapa hari setelah menang pemilu, dia menyatakan tetap berada dalam garis besar haluan Musthafa Kemal Attaturk, pendiri Turki modern. Partainya menolak formalisasi agama, berhubungan secara wajar dengan Israel, dan pandai bergaul di lingkungan internasional.

Karena itu, kolomnis harian As-Syarqul Awsat Abdurrahman Rasyid menilai, PKP tidaklah segaris dengan kaum revivalis Islam di tempat lain yang terjun ke dunia politik praktis. Kaum revivalis Islam di tempat lain tidak pantas menepuk dada atas suksesnya PKP. Sebab, baik dalam wacana maupun performa politik, PKP lebih liberal daripada partai-partai Islam di mana pun.

Sampai kini, PKP tak pernah menunjukkan gelagat sebagai partai Islam yang anti kebebasan. Mereka juga tidak terobsesi untuk menyeragamkan penampilan konstituen perempuannya dengan jilbab, tidak antibunga bank, bahkan tidak canggung bertandang ke Tel Aviv atau menjamu para petinggi Israel di Ankara. Jangankan dalam tindakan, dalam wacana pun, isu itu sangat dihindari kaum Islamis di tempat lain.

Kinerja pemerintahtan Turki pada masa PM Erdogan pun dianggap cukup membanggakan. Dalam sejarah Turki, PKP paling sukses mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Investasi luar dan dalam negeri meningkat, sektor pariwisata bergeliat. Keberhasilan itu sudah cukup untuk menutup kekecewaan rakyat Turki karena diombang-ambing Uni Eropa untuk masuk klub negara-negara maju tersebut.

Erdogan juga dinilai berhasil menjaga keseimbangan politik dalam negeri Turki, sehingga hampir semua segmen masyarakat Turki yakin akan kepemimpinan PKP. Hubungan internasional Turki dengan negara-negara lain membaik, bahkan isu separatisme Kurdi mereda.

Namun, di balik optimisme itu, masih tersisa kesangsian terhadap PKP. Terutama setelah mereka sukses menguasai mayoritas kursi di parlemen dan kemungkinan akan memuluskan langkah Abdullah Gul menjadi presiden Turki. Bukan hanya militer yang jadi pengawal setia sekularisme Turki yang harap-harap cemas. Dunia pun sedang menunggu: apakah PKP memang beda atau setali tiga uang dengan watak partai kaum Islamis lainnya.

Jika PKP tetap bermain cantik dalam politik, setia pada konstitusi Turki, fokus pada pembangunan sosial-ekonomi, dan tidak mengajukan slogan Islam adalah solusi, ia layak menjadi teladan bagi partai-partai Islam di tempat lain. Tapi, jika terlalu berambisi mengambil semua dan melakukan revolusi Islam terhadap tatanan sosial-politik Turki, itulah mungkin awal kekalahannya. [novriantoni]

Tambang Jadi Bintang

Kinerja sektor pertambangan benar-benar luar biasa. Mengikuti tren melonjaknya harga komoditas di pasar dunia, performa perusahaan tambang yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) kian perkasa. Menurut catatan konsultan finansial internasional PricewaterhouseCoopers (PwC), kapitalisasi pasar perusahaan tambang di BEI melejit lebih dari 100 persen pada 2006.

Kecenderungan itu berlanjut hingga 2007 dengan kenaikan di atas 270 persen. Masih menurut PwC, lonjakan yang luar biasa itu ditopang tingginya permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dari Asia. Ini mengikuti pertumbuhan ekonomi di wilayah regional yang terus melaju konstan.

Dari berbagai perusahaan Indonesia yang disurvei PwC, pendapatan gabungan pada 2006 tercatat melejit 22 persen dan laba bersih naik 17 persen. Contoh paling konkret terlihat pada laporan keuangan PT International Nickel Indonesia Tbk (Inco) yang dipublikasikan kemarin (29/2). Laba bersih perusahaan tambang nikel itu melesat dua kali lipat selama 2007.

Inco mencetak laba Rp 10,557 triliun, meningkat dibandingkan laba bersih 2006 yang bertengger di Rp 4,66 triliun. Sementara penjualan meroket 74 persen menjadi Rp 21,1 triliun, dibandingkan penjualan tahun 2006 yang Rp 12,17 triliun. Artinya, tiap hari Inco bisa mencetak laba bersih Rp 29 miliar.

Contoh lain adalah PT Indo Tambangraya Megah Tbk. Laba bersih perusahaan tambang batu bara itu meroket 144,26 persen dari Rp 211,4 miliar pada 2006 menjadi Rp 516,6 miliar tahun lalu. Lonjakan itu seiring pertumbuhan penjualan bersih menjadi Rp 7,02 triliun. Kinerja positif dua perusahaan tambang itu baru awal.

Masih banyak perusahaan tambang yang tercatat di bursa yang belum mengumumkan laporan keuangannya. Tapi, bisa jadi, kinerja finansialnya tidak jauh beda. Dari sini, bisa dipetik banyak pelajaran. Ketika sumber-sumber minyak mulai kering, sebenarnya kita bisa mengoptimalkan tambang-tambang mineral yang banyak tersebar di wilayah Nusantara.

Sebagai negeri yang kaya sumber alam, kita harus bisa mengelolanya dengan baik dan benar. Penerimaan besar dari sektor tambang bisa menjadi kompensasi saat pendapatan dari migas menyusut. Sayang, itu tidak dimanfaatkan betul oleh pemerintah. Yang justru terjadi adalah pembuatan kontrak karya pertambangan yang tidak maksimal, bahkan cenderung berat sebelah. Ini terlihat dari hasil royalti serta pajak yang sangat kecil dan tidak sebanding dari hasil yang dikeruk perusahaan tambang. Itu belum termasuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Karena itu, tidak bisa tidak, pemerintah harus membikin kebijakan mineral yang komprehensif dan berwawasan ke depan. Kebijakan itu harus dibingkai dalam regulasi yang tegas dan memihak rakyat. Itu bisa dimasukkan dalam RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang belum juga disahkan hingga hari ini.

Dengan begitu, tidak ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya merugikan dan menjadi beban rakyat di masa mendatang. Melalui kebijakan yang tepat, kita bisa mengoptimalkan sumber daya tambang untuk kemakmuran rakyat. (*)

Calon Anggota Bawaslu Diserahkan ke DPR?

JAKARTA – KPU menyerahkan 15 nama calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke DPR kemarin (29/2). Selanjutnya, sejumlah nama tersebut akan segera menjalani proses fit and proper test di komisi II untuk dipilih lima orang terbaik.

Namun, mepetnya jadwal pelaksanaan pemilu telah membuat KPU khawatir beberapa agenda akan terganggu jika seleksi molor. Karena itu, mereka berharap DPR bisa segera menyelesaikan fit and proper test sebelum deadline, 1 April 2008.

“Kalau bisa, DPR tidak perlu menggunakan waktu maksimum,” ujar anggota KPU Andi Nurpati saat penyerahan 15 nama calon anggota Bawaslu ke DPR.

Menurut Andi, sesuai UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan, KPU akan memulai tahap pemilu pada April 2008. Tepatnya, pada 5 April KPU telah mulai menerima daftar kependudukan dari pemerintah. “Jika Bawaslu baru selesai dipilih April, akan ada risiko tahap pemilu yang tak terawasi,” ujarnya.

Dia mengatakan, lima calon anggota KPU yang terpilih di DPR tidak bisa langsung bekerja. “Selain masih harus diserahkan lagi ke presiden untuk disahkan, pembentukan perangkat Bawaslu pasti butuh waktu,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Agung Laksono meminta Komisi II DPR bergerak cepat menyelesaikan seleksi. Sebagai awal, pimpinan DPR akan mengumumkan nama yang dikirimkan dalam sidang paripurna terdekat Senin (3/3) nanti.

“Kami juga ingin Pemilu 2009 lebih baik, termasuk dengan adanya Bawaslu yang berkualitas,” tegas wakil ketua umum DPP Partai Golkar tersebut.

Di antara nama yang diserahkan Ketua KPU Abdul Hafiz Azhari beserta beberapa anggotanya saat itu, terdapat beberapa nama terkenal. Misalnya, pakar hukum tata negara Refli Harun, pakar politik LIPI Lili Romli, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti.

Saat mendaftar, Ray Rangkuti menggunakan nama asli Ahmad Fauzi. Sebanyak 12 nama lainnya adalah Ahmad Heri, Asmanto, Bambang Eka Cahya Widodo, Dedy Suhartadi, Edy Sucipto, Martua Bernhard Sirait, Muflizar, Nur Hidayat, Razaki Persada, S.F. Agustiani Tio, Wahidah Suaib, dan Wirdianingsih. Komposisinya terdiri atas tiga perempuan dan 12 laki-laki. (dyn/mk)

Selamat datang dunia!!

Namaku Anfri, asli dariBali. Maksudnya Balitar alias Blitar Jatim buat yang mau kenalan m aku sering2 buka blog ini ya……

Laptop dan Demokrasi

Perkembangan teknologi informasi memacu munculnya era baru: dunia menjadi global village. Berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini terus berkembang, seperti e-government, e-commerce, dan e-education. Kita juga mengenal e-parliament, yang anggotanya dari berbagai kalangan berkompeten di seluruh dunia. Bahkan di Amerika, kelompok The e-Parliament diberi kesempatan melakukan dengar pendapat secara langsung dengan Kongres atas berbagai masalah global.

Tidak dapat dimungkiri teknologi menjadikan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien sehingga berdampak pada peningkatan kinerja. Penyuluh pertanian saja saat ini dibekali laptop sehingga bisa mengakses berbagai informasi terkait dengan komoditas pertanian dan cuaca. Karena itu, bisa dimaklumi rencana anggaran untuk penyediaan peranti ini, selain memang menjadi kewajiban negara menyediakan berbagai hal terkait dengan tugas dan fungsi anggota Dewan.

Kualitas Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting, antara lain ditentukan oleh sejauh mana anggota Dewan mampu mengolah beragam informasi terkait, baik yang terjadi di intern Dewan maupun berbagai daerah di Indonesia. Namun, persoalannya tidak lantas dipandang dengan sederhana, lalu menganggarkan laptop. Ada banyak hal yang perlu dibangun di intern Dewan sendiri.

Prioritaskah?

Selama ini, database, dokumentasi, dan informasi secara online terkait dengan tugas dan fungsi Dewan, baik sebagai anggota komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, maupun alat kelengkapan DPR lainnya, tidak tersedia dengan cukup. Bagaimana pembahasan rancangan undang-undang bisa maksimal jika materinya baru diserahkan pada saat rapat, misalnya. Hasil-hasil studi banding, rapat dengar pendapat, dan perkembangan RUU yang tengah dibahas, termasuk tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, tidak tersedia. Website DPR terkesan hanya dikelola seadanya. Ini adalah masalah yang serius, bukan hanya dalam konteks menunjang tugas-tugas kedewanan, melainkan juga sebagai salah satu mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik. Sekretariat Jenderal DPR tentu dapat mengambil pelajaran penting dengan melihat bagaimana pengelolaan situs parlemen Australia, Kanada, dan negara-negara Eropa.

Problem ini harus menjadi perhatian Setjen dan instansi intern DPR. Menyadari hal ini, Tim Kajian Peningkatan Kinerja merekomendasikan agar Setjen sendiri direstrukturisasi dalam berbagai hal, misalnya proporsionalitas staf administrasi dan staf fungsional (tenaga ahli teknologi informasi) yang selama ini tidak berimbang serta menjalin kerja sama dengan pihak lain secara profesional. Setjen juga perlu menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran parlemen yang dapat diketahui publik.

Kemudian masalah akses. Sangat ironis lembaga negara dengan tugas berat seperti DPR tidak menyediakan hotspot di areanya, padahal bukan teknologi yang mahal. Hal ini penting, antara lain menyangkut fungsi representasi Dewan, yakni dia seharusnya selalu meng-up date perkembangan terbaru kondisi rakyat di daerahnya masing-masing. Memang ada persoalan pada kapasitas individu terhadap teknologi, waktu, dan perlunya membudayakan teknologi informasi di kalangan anggota Dewan. Selain itu, yang terpenting tentu komitmen anggota Dewan itu sendiri.

Selain itu, penyediaan laptop ini harus dilihat dari perspektif tingkat urgensitas, prioritas, dan upaya penghematan APBN. Fasilitas laptop ini sifatnya personal supporting, yang secara anggaran bisa disediakan sendiri oleh anggota Dewan yang bersangkutan tanpa membebani keuangan negara. Singkat kata, soal program peningkatan kinerja lembaga sejatinya merupakan sebuah kerja yang sistematis, bukan seadanya. Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR tidak pernah merekomendasikan penyediaan fasilitas laptop, apalagi dengan berbagai spesifikasi tertentu, bahkan sampai adanya paket pelatihan.

Rekomendasi Tim Kajian Peningkatan Kinerja sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna, 8 Desember 2006, itulah yang seharusnya menjadi kerangka agenda reformasi kelembagaan DPR berdasarkan tingkat prioritas. Tugas ini akan dilaksanakan oleh tim baru, yaitu Tim Kinerja DPR RI yang telah dibentuk pada Januari lalu. Karena itu, tidak logis jika dikatakan bahwa laptop telah dianggarkan pada APBN 2007 berdasarkan rekomendasi Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR. APBN 2007 telah disahkan pada Oktober 2006, sedangkan tim ini baru menyelesaikan tugasnya pada Desember 2006. Adapun Tim Kinerja saat ini sedang menyusun berbagai agenda prioritas.

Ada juga anggota DPR yang berdalih bahwa pengadaan laptop ini karena ketidakmampuan menyediakan anggaran bagi tenaga ahli, sebuah alasan yang keliru karena tenaga ahli dengan laptop tentu dua hal dengan fungsi berbeda. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah menuntut tambahan anggota staf dengan kompetensi profesional yang dibiayai oleh APBN. Berdasarkan ketentuan, saat ini anggota DPR secara pribadi hanya didukung oleh satu orang asisten, yang fungsinya mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Untuk kualifikasi seperti itu sesungguhnya tidak memerlukan laptop dengan harga Rp 21 juta.

Persoalan pengadaan laptop ini membuat kalangan anggota DPR sendiri terjebak dalam perdebatan yang tidak jernih, sehingga berbagai argumentasi yang mencuat di media terkesan dibuat-buat. Beberapa anggota DPR dari Panitia Anggaran juga menyayangkan rencana ini, karena pada awalnya yang diusulkan adalah anggaran untuk penambahan anggota staf ahli, bukan untuk pembelian laptop.

Sebuah pelajaran

Keputusan pembatalan rencana pengadaan laptop dalam Rapat Pimpinan Darurat (Selasa, 27 Maret 2007) adalah sebuah pelajaran berharga bahwa Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan yang lainnya seharusnya melakukan kajian mendalam terhadap rencana apa pun. Dalam masalah ini, seharusnya ada rasionalisasi alasan pengadaan laptop dan penentuan spesifikasi, seperti menggunakan webcam, lebar layar di bawah 12 x 11 sentimeter, sampai pada paket latihan.

Penolakan terhadap rencana pengadaan laptop oleh sejumlah individu anggota Dewan dan beberapa Fraksi di DPR hendaknya tidak hanya dimaknai dalam logika tebar pesona, tapi benar-benar berdasarkan alasan rasional bagi masa depan Dewan. Banyak hal yang terkait berbicara soal peningkatan kinerja, selain persoalan intern DPR, sistem dan budaya politik, yang harus dibenahi. Harus ada prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan kajian dan perencanaan yang matang, yang saat ini sedang disusun oleh Tim Kinerja DPR RI.

Dalam penggunaan keuangan negara, konstitusi mengamanatkan DPR sebagai otorisator. Posisi tersebut dapat menjadikan lembaga ini kuat dalam mengaryakan sebesar-besarnya anggaran bagi kebutuhan rakyat. Untuk itu, kesadaran akan etos keuangan, sensitivitas kerakyatan, dan implikasi yuridis terhadap praktek penggunaan anggaran harus diciptakan. Sikap kritis anggota Dewan serta tekanan publik dan media terus diperlukan untuk menyadarkan semua, karena merawat demokrasi berarti juga memelihara amanah agar tidak disalahgunakan.

*Anggota Tim Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat R

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!